Indonesia News

Raibnya Satwa Gunung Lemongan

2011-09-14T02:14:00.000-07:00

Sejarah Gunung Lemongan di Desa Papringan, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, sebagian terekam di Paseban Agung Sunyoruri. Ini merupakan padepokan spiritualis Pancasila yang didirikan pada Agustus 1964 oleh Citro Sridono Sasmito alias Subiantoro. Harimau loreng serta macan tutul dan kumbang terkadang menampakkan diri di sekitar padepokan, kata Subiantoro atau Mbah Citro saat ditemui Tempo, Jumat pekan lalu. Pria yang sudah 47 tahun tinggal di kaki Gunung Lemongan ini masih ingat kijang buntung berkaki tiga. Murid-murid padepokan sering menyaksikan rombongan ajak atau anjing hutan memburu celeng. Setelah celeng tertangkap, ajak menyantapnya beramairamai. Hingga 1970-an, padepokan itu dikelilingi rimbunan pohon tinggi besar jenis anggrang dan suren. Hutan bambu juga menjadi ciri khas kawasan itu. Setelah itu, datanglah periode perambahan hutan oleh warga dan pemerintah. Mereka menanam jagung dan pemerintah menyebar bibit pohon jati. Mulai 1998, penjarahan hutan menjadi-jadi. Walhasil, profil hutan berubah dan Mbah Citro tidak pernah melihat lagi satwa langka di kaki Gunung Lemongan. Gatot, pegawai Bagian Humas dan Hukum Agraria KPH Probolinggo, mencatat, pada 1998-2000, terjadi penjarahan kayu besar-besaran di wilayah hutan produksi yang luasnya 2.500 hektare itu. Hutan yang rusak seluas 400 hektare. Kerusakan ini menjadi penyebab punahnya satwa langka di wilayah itu.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam mencoba melakukan penangkaran satwa liar yang dilindungi. Kami memberikan izin kepada masyarakat serta lembaga untuk memelihara satwa liar, seperti kijang dan rusa, kata Pudjiadi, Kepala Seksi Konservasi Wilayah VI Probolinggo. Langkah lain dilakukan warga dengan penanaman pohon. Hal ini dilakukan Abdullah al-Kudus, tokoh penggerak Laskar Hijau atau kelompok pemuda yang peduli terhadap konservasi dan kelestarian Gunung Lemongan. Pembibitan mulai dilakukan di rumah-rumah warga sekitar, kata Aak panggilan Abdullah al-Kudus. Ribuan bibit buah-buahan ditanam di area seluas kurang-lebih 500 hektare, tepatnya di petak 12-A, selama tiga tahun terakhir ini. Sayang, sejak awal Agustus lalu, terjadi kebakaran hutan yang memusnahkan pohon di kawasan seluas 100 hektare itu. Karena itu, mereka benar-benar menjaga lahan lainnya. Dengan kembali hijaunya hutan Gunung Lemongan, kata Aak, secara otomatis akan mengembalikan lagi habitat beragam satwa yang tersimpan dalam riwayat memori warga setempat. Itu pula yang menjadi harapan Mbah Citro, yang menjadi saksi kekhasan satwa di kawasan Gunung Lemongan.

Indonesia = Gayusnesia

2011-01-24T02:14:00.000-08:00

Bagaimana kalau kita usulkan nama negara ini diganti saja menjadi GAYUSNESIA. Dasar negaranya: Panca-Bakti Korupsi,Korupsi adalah kepercayaan kami, kemanusiaan yang berperadaban korup, persatuan koruptor, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat berkorupsi dalam permusyawatan dan perwakilan, kebebashukuman bagi seluruh koruptor . Kutipan di atas adalah e-mail yang saya terima dari seorang teman. Saya yakin pandangan sarkastis dan sinistis lainnya yang senada dengan kutipan di atas banyak yang disampaikan oleh anggota masyarakat, baik lewat dunia maya maupun dalam pembicaraan sehari- hari. Semuanya berawal dari keheranan dan ketakjuban melihat kekuatan- kekuatan para mafia yang mampu mempecundangi semua lembaga yang menjalankan fungsi negara dalam penegakan hukum. Bagaimana mungkin eksekutif bisa dipecundangi begitu mudah. Sebagaimana yang diketahui, kejaksaan dan kepolisian adalah unsur penegakan hukum yang merupakan bagian dari eksekutif. Publik melihat bagaimana kekuatan kejaksaan serta Polri menjadi lumpuh, bahkan terkesan terkooptasi, oleh kekuatan the unseen hand (tangan yang tidak kelihatan) mafia pajak dan hukum. Bagaimana mungkin penjara, yang berada di bawah pengawasan kepolisian, bisa begitu mudah mengakomodasi pelayanan personal yang begitu eksklusif untuk seorang Gayus (dengan bebas keluar-masuk 68 kali penjara serta pelesiran ke luar negeri). Bagaimana mungkin daya investigasi Polri dan Kejaksaan RI menjadi hilang saat berhadapan dengan masalah Gayus

Ketika berhadapan dengan kasus terorisme, kemampuan investigasi dan eksekusi penegakan hukum Polri, misalnya, sangat bernas dalam mengungkap jaringan terorisme tersebut dan melumpuhkan aktor-aktor pentingnya. Tapi mengapa, ketika berhadapan dengan kasus Gayus, mereka kehilangan semua kecerdasan, ketangkasan, dan kekuatannya untuk mengungkap jaringan Gayus ini. Bagaimana mungkin anggota legislatif tidak merasa perlu ikut berpartisipasi secara signifikan mengungkap mafia pajak dan hukum dalam fenomena Gayus ini. Kalau DPR bisa merasakan keresahan rakyat yang mereka wakili, tentu mereka akan menggunakan hakhak konstitusi yang mereka miliki secara total untuk menekan eksekutif agar bekerja total mengungkap jaringan mafia yang berada di belakang Gayus. Konstitusi kita memberi hak pengawasan penyelenggaraan negara kepada DPR. Mereka antara lain diberi senjata dalam bentuk hak untuk melakukan investigasi/ interpelasi dan hak untuk menyatakan pendapat dari investigasi yang dilakukannya. Sedangkan kekuatan yudikatif kita memang sudah lama dirasakan hilang eksistensinya dalam menghadirkan keadilan masyarakat. Publik merasakan bahwa pengadilan adalah institusi negara yang hanya bernas menegakkan hukum ketika berhadapan dengan mereka yang berstatus duafa (kaum lemah) dari sisi kekuatan sosial-politik dan finansial. Menghadapi mereka yang punya kekuasaan, penegakan hukum menjadi tumpul, bahkan hilang. Mengapa lembaga-lembaga negara tersebut menjadi tidak berdaya ketika berhadapan dengan korupsi? Jawabnya singkat, karena telah terjadi salah penempatan ideologi dalam menjalankan fungsi dan perannya. Ideologi penyelenggara negara kita dalam bidang hukum bukanlah hukum untuk keadilan , melainkan hukum untuk uang .

Negara adalah entitas peradaban yang diberi hak monopoli dalam menetapkan hukum dan menegakkannya dengan tujuan hadirnya keadilan bagi seluruh masyarakat.Ketika negara berubah menjadi pasar, hukum berubah menjadi komoditas. Seperti yang kita ketahui, ideologi pasar adalah maksimalisasi profit dan self interest. Maka, ketika ideologi tersebut masuk menjadi ideologi pelaku negara, sempurnalah perubahan fungsi dari entitas negara menjadi pasar. Dan celakalah warga negara yang duafa. Mengapa? Sebab, ketika hukum identik dengan komoditas, sedangkan pasar untuk komoditas yang bernama hukum tersebut adalah pasar monopoli, keadilan adalah sesuatu yang sulit diraih. Ukuran kebenaran hukum adalah uang. Dan hukum pasar berlaku bagi para pencari keadilan: siapa yang ingin hukum berpihak kepadanya, dia harus membayar. Semakin tinggi uang yang Anda keluarkan, semakin hukum berpihak kepada Anda. Saya ingin mengingatkan para elite lembaga-lembaga negara, kiranya tidak mati rasa dan bisa bergegas mengurangi kegalauan serta keresahan masyarakat dari tidak berfungsinya peran lembaga negara dalam mengatasi korupsi. Gayus dan Century adalah megafenomena yang mencerminkan hal tersebut. Akumulasi kegalauan dan kekecewaan masyarakat akan menjadi energi shock perubahan sosial yang akan merugikan pemilik kekuasaan. Pada sistem yang totaliter, seperti dalam kasus penguasa di era Orba dan Ben Ali- Tunisia, butuh waktu 20-30 tahun akumulasi energi shock untuk menumbangkan kekuasaan.Tapi, dalam era keterbukaan dan demokrasi,waktu yang dibutuhkan akan jauh lebih singkat

Andi Irawan, PEMINAT MASALAH EKONOMI-POLITIK- tempo e paper

Negeri Para Joki

2011-01-07T03:23:00.000-08:00

Selamat datang di negeri joki. Di negara ini, ada banyak hal yang bisa diwakilkan kepada para joki. Mulai dari joki three-in-one yang mangkal di mulut-mulut jalan protokol Ibu Kota, joki yang mewakili calon mahasiswa perguruan tinggi, hingga mereka yang menggantikan calon pegawai negeri sipil dalam ujian penerimaan. Berita terakhir yang cukup mengejutkan adalah munculnya joki narapidana. Kisah perjokian narapidana ini memang baru sekali ini terungkap. Kasiem, seorang narapidana kasus penyelewengan pupuk yang sudah divonis bersalah dan harus dipenjara, digantikan oleh Karni, yang konon mendapat bayaran Rp 10 juta. Usaha ini terungkap secara tak sengaja. Gara-garanya, tetangga Kasiem yang menjenguk ke sel tak mendapati sang narapidana. Ia justru bertemu dengan Karni, yang tak dikenalnya. Kasus ini mungkin terlihat kecil dan berskala lokal. Tapi penyelesaiannya tidak cukup dengan hanya memecat dan memutasi pejabat yang terlibat. Apa yang terjadi di Bojonegoro itu hanyalah satu dari sekian banyak cara untuk mengakali hukuman.Kebobrokan aparat negeri ini membuat hukuman penjara tak lagi menimbulkan efek jera.

Ada banyak cara yang dipakai agar tembok penjara setipis kertas koran. Jika berduit banyak seperti Gayus Tambunan, orang bahkan tak perlu menyewa joki. Ia bisa keluar-masuk rumah tahanan berpuluh-puluh kali, terbang ke luar negeri untuk mengurus aset kekayaannya, atau pelesir ke Bali sambil menonton bola tenis yang terpentalpental. Kalaupun tak bisa keluar, sel penjara toh bisa disulap menjadi senyaman hotel, seperti dilakukan Ayin atau Artalyta Suryani. Bahkan, dari penyelidikan Badan Narkotika Nasional, banyak bandar narkotik menjadikan penjara sebagai kantor . Dari dalam bui, mereka mengatur perdagangan obat bius. Vonis penjara dari hakim terlalu lama? Santai saja. Akan ada remisi dan berbagai pengurangan hukuman. Bila berperilaku baik , narapidana bisa benar-benar menghirup udara bebas jauh sebelum masa hukumannya selesai. Itulah faktanya.Yang makin membuat miris, semua kebusukan itu terkesan ditutup-tutupi oleh aparat penegak hukum. Pengusutan baru dilakukan setelah masalahnya ramai dibicarakan publik. Pelesiran Gayus ke Bali dan luar negeri tidak terungkap oleh aparat, melainkan justru oleh laporan masyarakat yang awalnya bahkan dibantah oleh penegak hukum. Demikian juga sel mewah Ayin dan kasus Kasiem di Bojonegoro. Semua diungkap dari laporan masyarakat. Ini menunjukkan adanya kongkalikong di antara petugas dan juga lemahnya pengawasan. Salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Gayus Lumbuun, mengusulkan agar ada penambahan anggaran untuk lembaga pemasyarakatan. Sebab,menurut dia, minimnya anggaran menjadi sebab banyaknya ketidakberesan di sana. Anggaran yang minim memang masalah.Tapi bukan itu akar persoalannya. Masalah mendasarnya adalah kuatnya mental meminjam judul salah satu film Warkop DKI Semua Bisa Diatur . Petugas hukum dan aparat negara lainnya selalu punya cara untuk mengakali peraturan yang seharusnya mereka jaga. Lalu, apa gunanya penjara? Apa gunanya hukuman? Apa gunanya pengadilan? Di negeri para joki ini, semua peraturan bisa diakali. Semua bisa diatur, dengan atau tanpa joki Koran Tempo

Asap Kendaraan Bermotor

2010-10-15T02:06:00.000-07:00

Emisi CO2 dan CH4 menumpuk di tengah Jakarta. Banyak pengendara sepeda motor mengisi bensin di luar Jakarta. Pemerintah Jakarta mulai memperketat pengendara sepeda motor berlalu-lalang. Bulan depan mereka harus menyalakan lampu pada siang hari. Jika tidak, kami akan memberikan sanksi, kata Kepala Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Besar Condro Kirono kepada pers, Selasa lalu. Sesuai dengan undang-undang, ujarnya, sanksi pidana berupa kurungan 15 hari atau denda Rp 100 ribu. Dua bulan lalu, Gubernur Jakarta Fauzi Bowo melontarkan rencana melarang sepeda motor melewati jalur protokol pada jam tertentu. Namun rencana itu ditentang kelompok pengendara sepeda motor. Memang, setiap hari di Jakarta ada penambahan sepeda motor baru sebanyak 890 unit dan 240 unit mobil. Pembatasan itu, kata Fauzi, salah satunya untuk mengatur kemacetan di ibu kota yang panjang jalannya cuma 7.650 kilometer. Pertumbuhan kendaraan di Jakarta setiap tahun naiknya 10 persen.Pada 1998 masih di bawah 4 juta unit dan pada 2004 meningkat jadi 6 juta unit. Survey arterial road system development study (ARSDS) pada 1985 mencatat sebanyak 13 juta perjalanan atau trip dilakukan warga Jakarta setiap harinya. Kemudian survei study on integrated transportation master plan (SITRAMP) fase 2 pada 2002 mencatatkan peningkatan sekitar 30 persen, yakni menjadi sekitar 17 juta trip. Angka ini belum ditambah trip yang dilakukan para pengendara kendaraan dari luar Jakarta. Untuk 2008, naik lagi menjadi 20,7 juta trip tiap hari. Dari 6 juta kendaraan, porsi terbanyak ditempuh sepeda motor (72,6 persen), diikuti minibus seperti kijang (10,2), sedan (5,9), jip (2,4) dan lainnya, seperti bus, taksi, dan truk. Banyaknya jumlah sepeda motor ternyata berkorelasi dengan tingkat emisi. Sepeda motor menjadi penyumbang terbesar gas CH4 di Jakarta, kata Puji Lestari, ahli polusi udara dari Departemen Teknik Lingkungan, Institut Teknologi Bandung, kemarin. Dari studi yang dilakukan Puji pada 2009, sepeda motor (termasuk bajaj dan bemo) menyumbang 86,95 persen jumlah emisi CH4. Diikuti oleh kendaraan minibus (3,64 persen), sedan (2,93), dan truk (2,41). Untuk emisi CO2, sepeda motor juga jadi penyumbang terbesar yakni 28,08 persen, lalu minibus (19,31), truk dan bus besar (15,74), pikap (15,23), minibus (9,38), dan sedan (5,78). Rabu pekan lalu, Puji memaparkan penelitiannya pada lokakarya yang diadakan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di Jakarta. Pada presentasi itu, dia menjelaskan inventori emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi di Jakarta dengan menggunakan pendekatan konsumsi bahan bakar dan jarak tempuh kendaraan (vehicle kilometer travel). Puji hanya melihat pada CO2 dan CH4 yang menjadi penyumbang terbesar gas rumah kaca. Berdasarkan USEPA (2009), gas karbon dioksida menyumbang 50 persen dari keseluruhan emisi gas rumah kaca dan CH4 sebesar 20 persen. Menurut Puji, inventori emisi merupakan salah satu alat yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam permasalahan pencemaran udara. Inventori ditujukan untuk menghitung besar kontribusi sumber terhadap beban polutan pencemar, dalam hal ini CO2 dan CH4 di Jakarta. Dia membagi berdasarkan jenis kendaraan angkutan penumpang, angkutan ringan, angkutan berat, dan sepeda motor. Selain jumlahnya paling banyak, kata Puji, pembakaran pada mesin sepeda motor tidak sempurna sehingga gas CH4 dan CO2 menguap ke udara. Dia membandingkan pula emisi dengan pendekatan konsumsi bahan bakar (BBM) dan jarak tempuh kendaraan (VKT). Untuk kendaraan jenis sedan, taksi, mikrolet, jip, dan pikap, emisi CO2 dengan kedua pendekatan angkanya masih di bawah 5 juta ton per tahun. Namun tidak demikian dengan sepeda motor. Emisi CO2 berdasarkan pendekatan BBM sekitar 4,5 juta ton per tahun,sedangkan menurut pendekatan VKT sebanyak 19 juta ton per tahun. Kecenderungan yang sama terjadi pada emisi CH4. Berdasarkan konsumsi BBM, emisi CH4 sepeda motor sebanyak 5.000 ton per tahun. Namun berdasarkan VKT lebih tinggi, yakni 30.000 ton per tahun. Mengapa bisa terjadi perbedaan ? Hal itu menunjukkan banyak pengguna sepeda motor yang membeli

Andalas Bangun Laboratorium Gempa

2010-10-13T02:04:00.000-07:00

Andalas Bangun Laboratorium Gempa PADANG Universitas Andalas Padang akan membangun laboratorium pusat penelitian gempa untuk menguji bangunan tempat tinggal atau gedung yang aman gempa serta simulasi gempa dan tsunami. Laboratorium itu akan dibangun di dekat Fakultas Teknik Universitas Andalas di Limau Manis, Padang, dengan dana awal sebesar Rp 5 miliar dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Di laboratorium itu nantinya akan dibuat rumah tipe 36, lalu diuji ketahanannya dengan getaran, seperti gempa 7,9 skala Richter atau gempa 9 SR, untuk mengetahui efek gempa terhadap berbagai jenis fondasi, kata Fauzan, Ketua Klinik Konstruksi Universitas Andalas. Pusat penelitian ini bisa dimanfaatkan untuk penelitian gempa di Indonesia. Dalam pembangunan pusat penelitian gempa ini, Universitas Andalas akan bekerja sama dengan sejumlah ilmuwan gempa dari Jepang, Amerika Serikat, Jerman, dan Singapura. Jepang juga menjanjikan bantuan peralatan untuk laboratorium. Pembangunan laboratorium berukuran 30 x 60 meter itu akan dimulai bulan ini. Pembangunan laboratorium membutuhkan Rp 10 miliar dan Rp 20 miliar untuk peralatannya

Hutan Desa Terluas di Indonesia

2010-10-13T02:01:00.000-07:00

Hutan Desa Terluas di Indonesia JAMBI Provinsi Jambi akan segera memiliki hutan desa terluas di Indonesia. Warga di 17 desa dari lima wilayah kecamatan di Kabupaten Merangin, Jambi, mengusulkan 49.514 hektare lahannya untuk dijadikan hutan desa. Hutan tersebut merupakan kawasan hutan produksi yang termasuk dalam area penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat. Upaya ini kami lakukan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat desa sekitar mengolah sendiri lahan itu sebagai bentuk pemenuhan rasa keadilan, kata Arif Munandar, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi, Senin lalu. Lahan itu pernah diajukan sebagai lahan usaha hutan tanaman industri oleh PT Duta Alam Makmur dengan luas 118.955 hektare.

Namun izinnya dibatalkan Kementerian Kehutanan karena penolakan masyarakat desa setempat, yang diadvokasi tiga lembaga swadaya, yakni Walhi KKI Warsi, Sumatera Sustainable Support, dan Lembaga Tiga Beradik. Mereka khawatir, bila pengelolaan lahan itu diserahkan kepada perusahaan swasta, kawasan taman nasional akan dirambah. Robert Aritonga dari KKI Warsi menyebutkan bahwa tutupan hutan alam pada area itu mencapai 80 persen. Kami khawatir, bila itu diserahkan kepada pihak swasta, ekosistem dan lingkungan sekitarnya akan rusak, padahal kawasan tersebut merupakan subdaerah aliran Sungai Batanghari yang merupakan sumber penghidupan mayoritas masyarakat Provinsi Jambi, katanya.

Konsentrasi CO2 di Indonesia masih di bawah rata-rata global.

2010-10-13T01:47:00.000-07:00

Konsentrasi CO2 di Indonesia masih di bawah rata-rata global. Indonesia akan menambah dua stasiun pemantau atmosfer global.

Foto-foto alat pengukur kualitas udara tampil di dua layar lebar. Ada yang berasal dari stasiun cuaca di Jerman,Afrika Selatan, Kenya, Australia, Malaysia, ada pula yang dari Indonesia. Setiap pengelola stasiun menampilkan hasil pengukuran dan menceritakan pengalamannya. Rabu dan Kamis pekan lalu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memang jadi tuan rumah International Workshop on Global Atmosphere Watch (GAW) di Jakarta. Stasiun di atas adalah bagian dari jaringan 33 stasiun pemantau atmosfer global. Jaringan itu merupakan perwujudan program yang diluncurkan World Meteorological Organization (WMO) badan PBB yang mengurusi bidang meteorologi untuk melakukan pengamatan berbagai parameter yang ada di atmosfer bumi. Termasuk mengukur gas-gas rumah kaca, yakni CO2, CH4,N2O, dan SiF6, yang digunakan Inter-Governmental Panel on Climate Change dan badan internasional lainnya untuk melakukan analisis. Di Indonesia, stasiun itu terletak di Bukit Kototabang, Sumatera Barat, yang beroperasi sejak 2004. Kami akan membangun dua stasiun lagi di Sulawesi Tengah dan Papua, kata Kepala BMKG Sri Woro Budiati Harijono. Bukit Kototabang sengaja dipilih karena faktor geografis dan astronomis. Bersama stasiun Mount Kenya, Bukit Kototabang tepat berada di lintang 0 (garis khatulistiwa)

Berbeda dengan Kenya, yang merupakan daerah gurun, Bukit Kototabang mewakili daerah yang memiliki hutan hujan tropis dengan tingkat kelembapan dan curah hujan yang tinggi. Selain itu, letak geografis Bukit Kototabang yang dekat dengan Samudra Hindia menjadi kajian yang menarik dari sudut pandang meteorologi. Radius 30 kilometer dari stasiun Bukit Kototabang bebas dari permukiman penduduk. Hasil pengukuran udara langsung dibawa ke kantor NOAA (National Oceanic Atmospheric Administration) Amerika Serikat untuk dianalisis, kata Kepala Pusat Perubahan Iklim dan Kualitas Udara BMKG Edvin Aldrin. Stasiun di negara lainnya juga harus menyerahkan hasilnya kepada NOAA agar tercapai standardisasi pengukuran. Sejak 2004, konsentrasi CO2 yang terukur di Stasiun GAW Bukit Kototabang menunjukkan peningkatan yang signifikan dan semakin mendekati konsentrasi rata- rata di atmosfer bumi, yakni 390 part per million (ppm). Ketika awal dipasang angkanya 370, tahun ini naik menjadi 383 ppm. Hal ini, ujar Edvin, sangat mengkhawatirkan karena Indonesia mengalami peningkatan emisi CO2, sedangkan komitmen dunia adalah penurunan emisi CO2 secara global. Memang, dibanding rata-rata global dan Stasiun GAW Mauna Loa (Hawaii, Amerika Serikat), hasil pengukuran CO2 di Bukit Kototabang masih lebih rendah. Menurut Sri Woro, kecenderungan konsentrasi karbon dioksida terus naik. Kondisi atmosfer yang semakin panas turut memengaruhi suhu muka laut semakin naik sehingga penguapan air laut menjadi sumber hujan besar yang belakangan ini terjadi. Kazuto Suda, pakar dari World Data Center for Greenhouse Gases, mengatakan gradien peningkatan konsentrasi karbon dioksida di semua negara cenderung sama. Namun dia tidak menyebutkan pemantauan di negara mana yang pertumbuhan konsentrasi karbon dioksidanya tertinggi. Ambang batas konsentrasi karbon dioksida yang disepakati secara internasional adalah 450 ppm pada 2050. Banyak pihak mengusulkan batas konsentrasi itu diturunkan menjadi 350 ppm. Naiknya konsentrasi karbon dioksida menimbulkan perubahan cuaca. Saat ini, kata Sri Woro, terjadi cuaca yang ekstrem akibat suhu muka laut yang terus menghangat sepanjang tahun sehingga menjadikan musim kemarau tetap dilanda hujan. Hal ini akibat pengaruh La Nina, yang diprediksi dalam kondisi indeks yang kuat hingga Februari 2011. . UNTUNG WIDYANTO KLIMATOLOGI Konsentrasi CO2 di Indonesia masih di bawah rata-rata global. Indonesia akan menambah dua stasiun pemantau atmosfer global.

Mengapa Jakarta Macet

2010-10-13T01:36:00.000-07:00

Mengapa Jakarta Macet Saya akan mencoba menganalisis penyebab kemacetan lalu lintas di Jakarta. Pertama, volume kendaraan pribadi makin bertambah, makin lama makin banyak. Kenapa? Karena kendaraan umum tidak nyaman, bahkan tidak layak pakai bagi golongan menengah ke atas. Kenapa? Karena berjubel, panas, banyak copet, lama menunggunya, telat, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena jumlahnya kurang dan cenderung semakin sedikit, bahkan saling dikanibal . Kenapa? Salah manajemen, atau mungkin karena kurang dana? Atau kurang menguntungkan? Lo, padahal peminatnya semakin banyak. Menurut hukum pasar, bila peminatnya makin banyak, pasaran tinggi, maka pemasukan juga makin tinggi. Profit juga logikanya makin tinggi, bila pengelolaannya benar. Kenyataannya adalah begitu: kendaraan umum makin sedikit, makin tidak nyaman, padahal peminat makin banyak.

Jadi, dapat disimpulkan penyebabnya adalah salah pengelolaan . Bagaimana kemungkinan solusinya? Dari analisis di atas, secara gamblang terlihat bahwa, bila kendaraan umum ditambah hingga secukupnya, calon penumpang tidak harus menunggu lama (5 menit). Juga, kendaraan umum harus diperbaiki kondisinya sedemikian rupa sehingga layak pakai bagi golongan menengah ke atas, misalnya ber-AC, berinterior nyaman, pengemudinya tidak ugal-ugalan, dan lain-lain, sehingga mereka rela meninggalkan mobil- mobilnya di rumah dan naik kendaraan umum. Kendaraan umum harus bersih dan aman, bebas dari copet, pengamen, dan gangguan-gangguan lain. Tarif harus dibuat sepantasnya, artinya bisa menutup semua pengeluaran dan mendapatkan profit yang memadai, karena pengusaha kan harus mendapat untung. Gaji karyawan harus cukup dan bukan mengejar setoran. Tentang modal, bisa mengajak investor swasta, atau asing. Konsep ini harus dilihat secara sistem: dari rumah mungkin pakai angkot ke terminal bus atau kereta api, dan seterusnya. Semuanya harus memenuhi persyaratan di atas. Alternatif lain: disediakan lahan parkir yang cukup di setiap terminal untuk ruang parkir mobil-mobil pribadi. Juga terminal, peron, halte harus aman dan nyaman. Bagaimana dengan busway? Sebetulnya tidak diperlukan lagi, karena sistem kendaraan umum sudah setara dengan busway. Namun bisa diteruskan asalkan memenuhi persyaratan di atas. Bagaimana dengan MRT? Ini tetap harus ada, karena moda ini waktu tempuhnya singkat sekali, hemat waktu. Kesimpulannya, kami mengharapkan pemerintah benar-benar menganalisis dan mencari solusi ini, sehingga bisa mengatasi kemacetan secepatnya secara ekonomis.

Suradji H. Darmadji
Vila Cinere Mas, Tangerang

GORESAN ONGGE DI KOMBOU VELLE

2010-05-25T11:38:00.000-07:00

Masyarakat Kampung Asei, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, punya keahlian khusus.Mereka biasa melukis di atas kulit kayu.Keahlian ini sudah menjadi budaya turun-temurun. Pada zaman nenek moyang dulu, ukiran di atas kulit kayu hanya untuk kepala suku Sentani atau Ondoafi. Sekarang lukisan di atas kulit kayu sudah banyak dikomersialkan bagi para pelancong ataupun peminat seni, kata Agustinus Ongge, pelukis kulit kayu asal Kampung Asei, Distrik Senatani, Jayapura, di Hotel Sahid,Ahad pekan lalu. Om Ongge, demikian panggilan lelaki paruh baya ini, hadir di Makassar untuk memamerkan kerajinan tangannya di Hotel Sahid Makassar. Pameran diikuti perajin dari beberapa daerah di Tanah Air. Lukisan kayu salah satunya.

Karya Om Ongge terbilang unik. Selain medianya dari kulit kayu, corak dan motif sarat nilai budaya Papua, seperti ikan, perahu, atau tombak, yang dinilai sebagai simbol-simbol kemakmuran. Hampir semua motif lukisan menceritakan keadaan sosial ekonomi masyarakat Sentani, ia menjelaskan. Bahan dasar tempat melukis diambil dari kulit pohon kombou, jenis pohon yang tumbuh di tanah Papua. Tapi kombou paling berkualitas adalah kombou velle karena warnanya menyerupai kulit kayu pada umumnya. Karya Ongge sudah dijual seharga Rp 150 ribu untuk ukuran kecil, 10 x 30 sentimeter, Rp 500 ribu ukuran 100 x 50 sentimeter, dan Rp 800 ribu sampai Rp 1 juta untuk ukuran 1 x 2 meter. Kalau mau menguliti kombou sebaiknya diameter kayu 17 sentimeter. Kurang dari ukuran itu kualitasnya kurang bagus dan berserat, kata Ongge, yang belakangan mengajar melukis untuk anak muda di daerahnya. Fenomena pelukis menggunakan kulit pohon sebagai media sudah ada sejak zaman dulu. Halilintar Latief, dosen Jurusan Desain dan Komunikasi Visual Universitas Negeri Makassar,menuturkan, pada era modern, gaya melukis itu kembali diangkat putra daerah dengan beberapa motif baru sebagai kreativitas. S

uku Aborigin juga membuat lukisan di atas kulit kayu. Tema lukisannya banyak bercerita tentang laut, kata dia. Biasanya motif lukisan berkaitan erat dengan kehidupan sosial, budaya, atau kebiasaan dalam masyarakat pada masa itu. Kehadiran seni karya Ongge dinilai menambah kekayaan khazanah seni di Tanah Air. Apalagi, dalam perkembangannya, lukisan jenis ini mengalami perubahan, baik dari teknik maupun coraknya. Sejauh ini belum ada definisi tepat untuk mengkategorikan lukisan bermedia kulit kayu, ia menjelaskan. Om Ongge datang ke Makassar atas biaya Pertamina, sebagai mitra. Beberapa tahun belakangan, ia kesulitan menemukan bahan baku. Padahal jumlah penggemar lukisannya meningkat. Tidak hanya dari dalam negeri, permintaan dari luar negeri juga banyak. Dengan semakin dikenalnya lukisan kayu asal Sentani, diharapkan budaya Papua bisa lestari.

Sah saja ada tudingan komersialisasi. Faktanya, ini merupakan bagian upaya melestarikan nilai budaya leluhur, ia menegaskan. Chandara Hendrawan, seorang kolektor lukisan di Makassar, mengatakan lukisan dengan media kulit kayu sebagai pengganti kanvas agak rapuh sehingga rentan terjadi kerusakan. Pewarna lukisan berbahan alami, bukan sintetis, sehingga perlu pigura agar mempertahankan warna. Meletakkannya juga harus selalu di tempat kering untuk menghindari jamur, kata Chandra. Lukisan kombou semakin langka karena keterbatasan sumber daya alam. Sofyan Salam, guru besar Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar, menilai tak ada istimewanya lukisan di atas kulit kayu. Satu satunya yang membuat istimewa mungkin karena medianya yang tidak lazim digunakan, kata Prof Sofyan, yang juga Pembantu Rektor II universitas tersebut